Membaca Hadis tentang Maslahat dan Mudarat dalam Kehidupan Sosial
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ
Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Musa dari Isra’il dari Abu Ishaq dari Al Aswad berkata, Ibnu Az Zubair berkata kepadaku, ” ‘Aisyah banyak merahasiakan (hadits) kepadamu. Apa yang pernah dibicarakannya kepadamu tentang Ka’bah?” Aku berkata, “Aisyah berkata kepadaku, “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadaku: “Wahai ‘Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat zaman mereka, Az Zubair menyebutkan, “Dengan kekufuran, maka Ka’bah akan aku rubah, lalu aku buat dua pintu untuk orang-orang masuk dan satu untuk mereka keluar.” Di kemudian hari hal ini dilaksanakan oleh Ibnu Zubair.”
HR. Bukhari 123
Bagaimana Para Ulama Memaknai Hadis Ini?
Hadis ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya baik dapat ditunda atau bahkan ditinggalkan apabila pelaksanaannya dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Rasulullah saw. sebenarnya berkeinginan mengembalikan bangunan Ka‘bah sesuai dengan fondasi Nabi Ibrāhīm a.s., tetapi beliau tidak melakukannya karena masyarakat Makkah pada saat itu masih relatif baru meninggalkan masa jahiliah dan baru memeluk Islam.
Perubahan terhadap bangunan Ka‘bah dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman, keguncangan, bahkan fitnah yang dapat mengganggu keimanan mereka. Setelah kekhawatiran tersebut dianggap telah berkurang, ‘Abdullāh bin al-Zubayr kemudian merenovasi Ka‘bah dan membangunnya berdasarkan pemahamannya terhadap hadis tersebut (Ibn Baṭṭāl, 2003).
Para ulama mengaitkan hadis ini dengan kaidah fiqih دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (darʾ al-mafāsid muqaddamun ‘alā jalb al-maṣāliḥ), yaitu “mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.
Prinsip yang sama berlaku ketika terdapat dua kemudaratan yang tidak mungkin dihindari sekaligus; kemudaratan yang lebih ringan dapat dipilih untuk mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar. Syariat pada dasarnya diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan dan menghilangkan atau meminimalkan kerusakan semaksimal mungkin (al-Rājiḥī, 2013).
Al-‘Aynī dalam ‘Umdat al-Qārī juga menegaskan beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Pertama, suatu kebaikan dapat ditunda apabila pelaksanaannya berpotensi menimbulkan fitnah yang lebih besar. Kedua, apabila maslahat dan mafsadat berhadapan dan tidak mungkin diwujudkan atau dihindari secara bersamaan, prioritas diberikan kepada perkara yang memiliki dampak lebih besar.
Ketiga, seorang pemimpin harus mempertimbangkan kondisi masyarakat serta menghindarkan mereka dari bahaya, baik dalam urusan agama maupun kehidupan sosial.Keempat, diperlukan kebijaksanaan dalam mendampingi orang yang baru mengenal atau menerima ajaran Islam agar mereka tidak dibebani dengan perubahan yang justru membuat mereka menjauh.
Persatuan, Kompromi, dan Kebijaksanaan dalam Keputusan Publik
Pesan hadis ini memiliki relevansi kuat bagi masyarakat Indonesia yang majemuk dalam agama, budaya, etnis, dan latar sosial. Salah satu contoh historis yang dapat dibaca melalui perspektif tersebut adalah proses perubahan rumusan Piagam Jakarta menuju rumusan final Pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta disepakati oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, sedangkan rumusan final Pancasila disahkan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.
Baca Juga: Sejarah Piagam Jakarta Menjadi Pancasila
Dalam proses tersebut, frasa yang kemudian dikenal sebagai “tujuh kata” tidak dimasukkan dalam rumusan final sila pertama. Sumber sejarah resmi menunjukkan bahwa perubahan itu merupakan bagian dari proses perumusan dasar negara dari 1 Juni, 22 Juni, hingga 18 Agustus 1945.
Baca Juga: Nasihat Rasulullah Tentang Keputusan Suatu Perkara: Tela’ah Suatu Hadis
Peristiwa tersebut dapat dibaca sebagai contoh bagaimana para pemimpin pada masa awal kemerdekaan menghadapi pilihan yang tidak sederhana antara mempertahankan suatu rumusan yang telah disepakati sebelumnya dan menjaga penerimaan yang lebih luas terhadap konstitusi negara. Mohammad Hatta dalam sidang PPKI menjelaskan pentingnya mewujudkan persatuan yang bulat agar Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh berbagai daerah dan golongan.
Dari perspektif hadis, pelajaran yang dapat diambil bukanlah menyamakan secara langsung peristiwa politik tersebut dengan keputusan Nabi saw., melainkan melihat adanya prinsip pertimbangan akibat: suatu keputusan publik perlu memperhitungkan maslahat yang hendak dicapai sekaligus risiko sosial yang mungkin ditimbulkannya.
Dalam masyarakat Indonesia yang plural, prinsip ini tetap relevan bagi pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan agar perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat, dialog, serta kemungkinan dampak yang lebih luas.
Menunda demi Menjaga (Pelajaran Nabi tentang Kebaikan)
Hadis ini terdapat indikasi yang jelas atas makna kaidah dar’u al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih” (menolak bahaya lebih diutamakan dibandingkan mengambil manfaat) ini. Yaitu ketika Nabi Muhammad saw. meninggalkan maslahat membangun Baitullah al-‘atiq di atas pondasi Ibrahim demi menolak mafsadat yang dikhawatirkan terjadi (apabila beliau meruntuhkan Ka’bah kemudian membangun kembali), yatu larinya manusia dari Islam atau murtadnya mereka disebabkan perbuatan tersebut.
37 total views, 14 views today